kanalhukum.co. Kepastian hukum yang berkeadilan bagi dunia usaha menjadi salah satu hal penting dalam program ekonomi biru. Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengimplementasikan hal tersebut.
Pernyataan tersebut dikeluarkan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo. “KKP meminta dukungan dalam memberikan kepastian hukum yang berkeadilan, sekaligus mendorong percepatan pengambilan putusan hukum bagi dunia usaha,” ujar Victor, pada Minggu (13/8).
Menurut Victor melindungi laut adalah tugas berbagai pihak laut. “Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia harus menempatkan ekologi sebagai panglima yang harus dijaga untuk masa depan anak cucu kita serta akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujarnya.
Dalam penjelasannya Victor menyebut KKP memiliki lima program kebijakan pada sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Kelima program tersebut terdiri dari memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Kemudian pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Terakhir adalah pengelolaan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut (BCL).
“Indonesia menjadi episentrum serapan karbon dunia, yang berkontribusi pada keberlangsungan hidup manusia dan pencegahan perubahan iklim global,” tambahnya. Tak hanya itu, Victor juga menyerukan untuk menjadikan produk perikanan Indonesia menjadi pemenang di pasar global. Selain itu juga mempunyai daya saing dan diproduksi dengan cara ramah lingkungan.
Lima Program Ekonomi Biru
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerukan perlunya mendorong dan memprioritaskan keberlanjutan ekologi laut. Hal ini seiring dengan pemanfaatan laut secara optimal baik dari aspek ekonomi maupun sosial budaya. Harapannya agar generasi mendatang dapat merasakan manfaat sumber daya kelautan dan perikanan.
Menurut Trenggono lima kebijakan ekonomi biru yang diusung Kementeriannya merupakan kebijakan berjangka panjang agar bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Adapun kelima program ekonomi biru yaitu penambahan luas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pengelolaan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
