kanalhukum.co. Pada bulan September 2023 mendatang rencananya Menteri BUMN Erick Thohir akan melaporkan hasil investigasi dana pensiun atau dapen BUMN ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Ada 4 Dapen BUMN yang bermasalah sedang diinvestigasi BPKP
Sebelumnya dijadwalkan laporan tersebut akan diserahkan Juli lalu, namun masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Memang kita tadinya mau di akhir Juli tetapi setelah duduk dengan BPKP, dia bilang September. Butuh waktu, ya sudah kita enggak bisa dorong, daripada kita mendorong sesuatu yang nanti komplikasi, tidak bisa membedakan yang mana korupsi, yang mana miss management,” kata Erick di Jakarta, Senin (14/8).
Erick mengungkapkan, saat ini data terkait dana pensiun masih dalam proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nantinya, data dapen yang sudah diaudit akan dipetakan sebagai korupsi atau miss management. Selain itu Erick juga mengatakan pihaknya pihaknya sangat berhati-hati untuk memenjarakan seseorang. “Memenjarakan orang bukan sesuatu yang enak. Mereka sendiri punya keluarga, punya sosial, jadi kita harus hati-hati,” tegas Erick
Empat Dapen BUMN
Sementara itu Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut ada empat dapen BUMN yang sedang dalam tahap investigasi oleh BPKP. Namun, dirinya tidak bersedia membocorkan nama-namanya. “Jangan dong, itu kan masih asas praduga tak bersalah. Nanti kalau diumumkan ternyata cuman miss management, nanti salah,” kata Kartika
Ia juga menjelaskan saat ini ada 22 dapen BUMN yang memiliki rasio kecukupan dana (RKD) di bawah ketentuan 100 persen. Ada empat yang wajib diinvestigasi. “Kan ada 22 diminta perbaiki kondisi RKD-nya, quote unqoute harus perbaiki. Tapi ada empat yang investasinya rendah sekali,” ujarnya
Seperti diketahui Menteri BUMN Erick Thohir berencana melaporkan dapen BUMN ke Kejagung akhir Juli 2023. Ketua Umum PSSI itu juga meminta Kejagung untuk segera membersihkan oknum yang tidak bertanggung jawab, khususnya di pengelolaan dana pensiun. Selain itu Erick Thohir juga menebut 65 persen dana pensiun BUMN termasuk bermasalah.
