kanalhukum.co. Istilah bandar politik disinggung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Capres 2024 ini menyesalkan situasi politik di Indonesia saat ini yang dinilai hanya bisa diikuti oleh kalangan berduit saja. Padahal menurutnya masih banyak orang baik di negeri ini yang memiliki keinginan maju sebagai wakil rakyat namun tidak bisa maju karena keterbatasan uang. Prabowo berharap jangan sampai kondisi tersebut memunculkan oknum tertentu yang ia sebut sebagai bandar politik.
“Orang baik kalau tidak punya uang susah maju, susah nyaleg, bener? Ini kita harus ubah, pikirkan. Masa orang mau mengabdi harus cari uang banyak? Dari mana? Artinya nanti ada bandar-bandar politik, tidak hanya bandar judi, nanti ada bandar politik. ‘Kamu mau maju enggak? Nanti aku biayai’,” kata Prabowo dalam tayangan Youtube pada acara Konsolidasi Zona 3 Pemenangan Pileg yang digagas Partai Bulan Bintang (PBB), Sabtu (9/9).
Sistem politik Indonesia, menurut capres yang didukung Gerindra, Golkar, PAN, PBB dan Gelora, harus diperbaiki. Tingginya ongkos politik berkaitan pula dengan korupsi sehingga harus dirombak. “Jadi, saudara-saudara, saya yakin profesor Yusril, ahli tata negara, bisa memikirkan bagaimana sistem politik yang tidak mahal untuk rakyat kita,” jelasnya
Bandar Politik Yang Menyulitkan
Menurut Prabowo mahalnya ongkos politik ,menyulitkan masyarakat yang memiliki kemampuan menjadi wakil rakyat. “Kalau tidak punya uang, maka susah maju dan susah nyaleg. Ini harus kita ubah, harus kita pikirkan nanti. Cari pakar-pakar, bagaimana sistemnya. Masa orang mau mengabdi harus cari uang banyak,” lanjut Prabowo.
Kemudian Prabowo menjelaskan bandar politik dengan satu contoh yaitu pihak yang pada awalnya memberikan dana untuk membantu pencalonan seseorang sebagai bupati, Namun kemudian hal tersebut menjadikan dijadikan sebagaii bentuk hutang budi. “Begitu jadi bupati, ya dia ada hutang budi, minta izin ini, minta izin itu,” jelasnya.
Kemudian Prabowo menjelaskan bahwa ada seseorang yang ahli untuk mengubah sistem ini yaitu Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. “Saya yakin Prof Yusril ahli tata negara bisa memikirkan bagaimana cari sistem politik yang tidak mahal untuk rakyat kita, birokrasi harus kita perbaiki gaji-gajinya,” kata dia.
