kanalhukum.co. Tidak ada perubahan substansi dalam Perppu Cipta Kerja di subsektor perikanan tangkap. Hadirnya aturan tersebut menunjukkan keberpihakan kepada nelayan serta memberikan kepastian berusaha.
Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) . Zaini Hanafi dalam keterangan tertulisnya. Menurutnya tidak ada perubahan substansi pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu CK) di subsektor perikanan tangkap.
“Perubahan di subsektor perikanan tangkap pada Perpu CK ada pada teknis penulisan dan redaksional saja. Sudah jelas disebutkan, hadirnya aturan ini menunjukkan keberpihakan kepada nelayan serta memberikan kepastian berusaha,” ujar Zaini dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Hal yang sama juga dikatakan Kepala Biro Hukum KKP Effin Martiana. Menurutnya Perpu CK menyampaikan aturan ini memuat beleid (kebijakan) sektor kelautan dan perikanan yang sama, di antaranya Undang-Undang (UU) Perikanan, UU Kelautan, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam serta UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Perubahan di subsektor perikanan tangkap pada Perpu CK ada pada teknis penulisan dan redaksional saja. Sudah jelas disebutkan, hadirnya aturan ini menunjukkan keberpihakan kepada nelayan serta memberikan kepastian berusaha
Perpu CK yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022 dan berlaku pada tanggal yang sama, sebagai pelaksanaan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. “Salah satu tujuannya untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja seluas-luasnya,” paparnya.
Hadirnya Perpu CK memberikan keseragaman terminologi dokumen terkait perizinan usaha perikanan tangkap. Perizinan dalam sektor perikanan tangkap tidak lagi menggunakan frasa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), melainkan menggunakan terminologi perizinan berusaha.
Dalam peraturan pelaksanaannya, SIPI menjadi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan, sementara SIKPI menjadi perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan.
Sementara itu, pelaku usaha perikanan Pantai Utara Jawa Tengah, Siswo Purnomo mengatakan Perpu CK semangatnya adalah untuk mempermudah investasi usaha. Ia mengaku senang apabila diimplementasikan dalam pelaksanaannya.
“Saya berharap tidak ada lagi perubahan dalam dokumen perizinan yang akan menambah kerumitan. Seperti misalnya perubahan nomenklatur, semoga tidak ada perubahan-perubahan yang menambah sulit,” ujarnya.
