kanalhukum.co. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Silmy Karim mempunyai satu permintaan kepada jajarannya. Ia meminta anak buahnya di imigrasi untuk mencegah dan menindak pelaku perdagangan orang.
Menurut Silmy, jajaran imigrasi adalah pintu batas negara. Jadi imigrasi mempunyai peran penting dalam tindakan pencegahan dan penindakan perdagangan orang atau TPPO. “Peran vital Imigrasi adalah saat pembuatan paspor dan pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI),” kata Silmy Karim dalam keterangannya Sabtu.
Silmy mengatakan saat permohonan paspor, petugas diminta melakukan “profiling” atau pemeriksaan mendalam. Jika pemohon terindikasi memberikan keterangan tidak benar maka pemohon paspor dapat ditangguhkan hingga dua tahun.”Untuk menimbulkan efek jera, Ditjen Imigrasi akan mengambil langkah agar penundaan permohonan paspor tersebut bisa diperpanjang hingga tiga tahun,” katanya.
Selain itu pemeriksaan keimigrasian di TPI menjadi “filter” kedua dalam mencegah perdagangan orang. Penundaan keberangkatan dapat dilakukan jika ditemukan indikasi akan menjadi pekerja migran.
Terkait perdagangan orang, kata Silmy, sudah banyak menelan korban sehingga telah disepakati bahwa Indonesia akan menginisiasi pembuatan kesepakatan kerja sama dengan Kamboja sebagai tindak lanjut. “Kami harapkan akan segera rampung dalam waktu dekat dan seluruh jajaran Imigrasi di Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang,” tegas Silmy.
Sekedar informasi Pria kelahiran 19 November 1974 pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Silmy sukses dalam melakukan restrukturisasi dan transformasi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Salah satu restrukturisasi yang dilakukan di Krakatau Steel adalah dalam hal restrukturisasi hutang.
Selain itu Silmy juga pernah menabat sebagai Direktur Utama PT. Pindad (Persero) pada tahun 2014. Ia berhasil mengangkat nama dan peran strategis industri pertahanan dalam negeri. Saat ia menjabat, popularitas Pindad tampak sekali terangkat dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Silmy juga pernah bertugas diberbagai institusi pemerintah seperti di Kementerian Pertahanan RI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).