kanalhukum.co. Berbicara tentang norma hukum ada banyak ragamnya. Ada beberapa contoh mengenai norma hukum yang ada di Indonesia. Namun pada dasarnya norma hukum ini sifatnya tertulis dan telah diatur oleh lembaga yang berwenang untuk menangani masalah hukum
Jika dalam tulisan sebelumnya ada beberapa definisi tentang hukum, maka kali ini ada beberapa contoh mengenai norma hukum. Mengetahui norma hukum secara utuh menjadi penting, mengingat norma hukum adalah serangkaian aturan yang sifatnya untuk membangun tingkah laku. Hal ini perlu diketahui agar tidak melanggar aturan.
Sebagaimana fungsinya norma hukum menyasar hubungan baik antara seseorang dengan badan yang berwenang serta sifatnya memaksa. Maka dari itu norma hukum tidak bersifat universal, tetapi lebih ke penduduk suatu negara atau orang yang berada di kawasan negara tertentu saja.
Di Indonesia sendiri, norma hukum dibuat berdasarkan sila pada Pancasila. Melanggar hukum ini sama dengan melanggar asas dan nilai Pancasila.
Sebagai negara yang mejemuk Indonesia memiliki beberapa contoh norma hukum yang menyasar pada semua elemen masyarakat. Tidak hanya satu, melainkan ada 4 jenis dan semuanya memiliki contoh kasus masing-masing seperti dikutip dali laman umsu.ac.id .
Pertama, Hukum Tertulis. Hukum tertulis adalah sebuah aturan yang dibuat dalam bentuk tertulis. Seperti yang sudah disebutkan kalau ini didasari oleh Pancasila, maka contoh norma hukum tertulis adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan dokumen penting lainnya.
Pada hukum tertulis ini digunakan untuk kehidupan masyarakat pada satu wilayah negara dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. DPR dan pemerintah eksekutif memiliki hak dan wewenang untuk menyusun hukum tertulis dari tingkat bawah ke atas.
Kedua, Hukum Pidana. Salah satu contoh hukum pidana adalah seperti pencurian yang terjadi dalam kelompok masyarakat sehingga menyebabkan kerugian dalam hal materil. Pelaku dapat terjerak hukum sesuai dengan yang tercatat.
Tujuan adanya norma hukum pidana ini adalah membatasi tingkah alku masyarakat agar tidak mengancam hak orang lain. Tentu saja bagi pelanggar akan dihadapkan dengan sanksi. Jadi, dengan adanya sanksi ini diharapkan tidak lagi ada pelanggaran.
Ketiga, Hukum Perdata. Dalam norma hukum perdata ada serangkaian kewajiban yang harus ditaati oleh warga negara. Hukum perdata ini akan mengurusi masalah yang dilakukan oleh salah satu pihak individu ke orang lain.
Hukum perdata ini tidak sama dengan hukum pidana. Ini sifatnya tidak merugikan banyak pihak. Contohnya adalah masalah rumah tangga atau perbuatan buruk seorang siswa saat di sekolah. Jadi, pidananya nanti juga tidak akan sama.
Keempat, Hukum Tidak Tertulis Dan yang terakhir ini mungkin sangat berbeda dengan sifat dasar sebuah norma hukum. Jika sebelumnya kita mengatakan kalau dibanding jenis-jenis norma yang lain, hukum ini adalah sesuatu yang sifatnya ditulis dan tertuang di dokumen negara.
Tetapi dalam norma hukum ini, sifatnya hanya memenuhi kebutuhan masyarakat. Hukum yang dibuat untuk membuat kehidupan dan aktivitas masyarakat lebih aman dan teratur. Biasanya hukum ini ada pada lingkungan yang masih penuh budaya.
Di Indonesia sendiri, norma hukum dibuat berdasarkan sila pada Pancasila. Melanggar hukum ini sama dengan melanggar asas dan nilai Pancasila.
Selain jenis-jenis serta contoh yang beragam, norma ini juga telah menyiapkan serangkaian proses hukum bagi para pelanggarnya. Pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi. Jadi, ini adalah beberapa sanksi pelanggaran norma yang akan diterima oleh pelanggar:
1. Hukuman penjara yang durasinya dihitung berdasarkan perbuatan yang dilakukan
2. Pelanggar contoh norma hukum dapat dikenakan pidana mati
3. Mendapat sanksi sosial jika melanggar norma adat dan kebudayaan
4. Cancel Culture baik di dunia maya dan di lingkungan sosial
5. Sanksi Psikologis
6. Hukuman skala ringan hingga penyitaan