kanalhukum.co . Universitas Padjadjaran (Unpad) melakukan kolaborasi dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) membuka Program Magister Ilmu Hukum untuk Program Magister Berbasis Proyek. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para insinyur khususnya di bidang hukum.
Menurut Sekretaris Jenderal PII Pusat Bambang Goeritno program ini menjadi bagi para insinyur yang kurang mendapatkan asupan materi tentang hukum. Sebab. lanjut Bambang pencari terbiasa bekerja sesuai norma-norma profesinya. Namun, sangat “Akibatnya ketika kita bekerja banyak hal-hal yang tidak kita ketahui dan sering membawa akibat serius baik pada pekerjaan maupun diri kita sendiri,” ujar Bambang.
Selain itu untuk memperkaya para insinyur dengan pengetahuan hukum adalah hal yang sangat penting. sebab adanya pekerjaan insinyur banyak berinteraksi dengan aspek hukum. Hal inilah yang perlu para insinyur pelajari.
Kolaborasi Unpad dengan PII dalam penyelenggaraan program Magister Ilmu Hukum merupakan langkah yang baik. Bambang mengatakan, pemahaman hukum dalam praktik keinsinyuran perlu dilakukan agar para insinyur tidak salah dalam melangkah.
Sementara itu Ketua Umum PII Pusat Danis H. Sumadilaga mengatakan bahwa hukum dan keteknikan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, kerja sama ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan para insinyur mengenai hukum, tetapi juga sebagai upaya PII dalam membantu seorang pemikir yang saat ini menghadapi masalah hukum. “Ada kasus di mana beberapa insinyur atau insinyur sedang menghadapi masalah hukum yang saya pikirkan adalah sebagai organisasi apa yang bisa dibantu oleh PII,” ujarnya.
Diharapkan kolaborasi ini mampu mendorong kolaborasi lain yang dilakukan Unpad dan PII. Salah satu diantaranya adalah membentuk lembaga bantuan hukum yang khusus membantu menangani para peminat yang sedang menghadapi masalah hukum. “Lembaga hukum dengan kasus yang berhubungan dengan keteknikan ini pasti sangat spesifik,” ujarnya.
Terakreditasi Nasional
Sedangkan Sekretaris Program Magister dan Doktor Ilmu Hukum FH Unpad Dr. Erika Magdalena Chandra, MH, menjelaskan, program Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Berbasis Proyek merupakan program-program yang sudah terakreditasi nasional maupun internasional.
Erika mejelaskan Program Magister ini memiliki dua peminatan yang ditawarkan, yaitu hukum infrastruktur dan hukum bisnis. Mahasiswa akan diajarkan mengenai berbagai isu-isu terkini di bidang hukum dan keteknikan. “Magister Berbasis Proyek ini terbuka luas bagi para praktisi, karena program ini multientry, jadi yang tidak berlatar belakang hukum bisa masuk ke program kami,” kata Erika. Informasi lebih lanjut dan mekanisme pendaftaran program Magister Berbasis Proyek Unpad dapat dilihat pada laman SMUP Unpad.*
