kanalhukum.co. Juri Bicara atau jubir Menteri Pertahanan ( Menhan), Dahnil Anzar menyebut bahwa Prabowo menemukan dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada awal menjabat. Untuk itu Prabowo memutuskan untuk membatalkan sejumlah kontrak demi mengamankan keuangan negara senilai triliunan rupiah
“Hal (dugaan korupsi) itu terungkap setelah mengutus orang ke luar negeri untuk menelisik ke produsen alat utama sistem persenjataan (alutsista),” kata Dahnil Anzar di Jakarta, Sabtu. Danhil menambahkan terdapat dugaan penggelembungan (mark up) anggaran yang cukup signifikan di Kemenhan.
Dengan dasar dugaan penggelembungan tersebut, Prabowo lantas mengambil keputusan membatalkan sejumlah kontrak demi mengamankan keuangan negara senilai triliunan rupiah. “Pak Prabowo sudah melibatkan BPK, juga sudah melibatkan KPK untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan,” ungkapnya. Untuk itu ia menilai saat ini ada banyak pemotongan dalam proses belanja anggaran di Kemhan guna memutus dan mencegah upaya untuk menaikkan harga alutsista.
Dugaan Mark Up Menurut Jubir Prabowo
Menurut Danhil yang dilansir laman antaranews.com menyebut dugaan mark up di lingkungan Kemhan itu mencapai hingga 1.000 persen. Namun sejak Prabowo sebagai menjabat sebagai menhan, pengeluaran anggaran di kementerian tersebut mengalami penurunan setelah diambil sejumlah langkah pencegahan. “Beliau duduk dan datang di Kementerian Pertahanan bukan dengan pengetahuan yang kosong. Pak Prabowo itu paham semua detail harga alutsista di seluruh dunia,” kata Dahnil.
Terkait langkah hukum, Dahnil menegaskan bahwa dugaan penggelembungan anggaran di Kemhan menjadi wewenang aparat penegak hukum, seperti KPK dan Kejaksaan. Namun demikian, dia menyoroti bahwa Prabowo telah mengambil langkah tegas dari segi administrasi sebagai menhan. “Jadi, broker sedemikian rupa tidak diberikan ruang, sehingga praktik-praktik mark up itu sekarang agak sulit dilakukan,” ujar Dahnil.
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengemukakan adanya dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kemenhan. Ia menyebut dugaan korupsi yang terjadi di kementerian tersebut sudah melewati level “gila”. Bahkan ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai Rp 51 triliun. Akan tetapi, setelah diperiksa, rupanya terjadi mark up besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hashim menegaskan, Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan, sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan
