KANALHUKUM.CO. Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan memberantas korupsi dengan memberikan instruksi semua unsur dalam harus terlibat. Menurutnya pemberantasan korupsi itu harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari perbaikan sistem, penegakan hukum yang tegas hingga digitalisasi.
“Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan,” kata Prabowo dalam pidato pelantikan Presiden di Gedung DPR-MPR, Minggu 20 Oktober 2024.
Menurutnya dalam memberantas korupsi ini harus dilakukan seluruh unsur. “ Ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dari semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras,” ungkapnya.
Selain itu Prabowo juga menyinggung soal kebocoran uang negara. Menurutnya penyelewengan anggaran sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. “Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran penyelewengan korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita,” tambahnya.
Maka dari itu, lanjut Prabowo, harus berani mengakui masih banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran. “ Masih banyak penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Jangan takut melihat realita ini,” dia menambahkan
Sementara itu anggota DPR RI Nasir Djamil mengingatkan pentingnya pemerintahan Prabowo- Gibran untuk menjaga independensi dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Dirinya berharap independensi penegakan hukum dapat terus dipertahankan
”Dan tentu saja penegakan hukum itu diharapkan bisa objektif, transparan, dan kemudian tidak diintervensi oleh kekuasaan,” ungkap Nasir. Seperti diketahui salah satu poin penting dalam program Astacita Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Dukungan Pada Program Astacita
Untuk itu menurut Nasir, poin penting dalam program tersebut haruslah diberi dukungan penuh, termasuk juga oleh lembaga legislatif.” Reformasi di semua aspek kehidupan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga politik, ekonomi, sosial, budaya, moral, etika, penyelenggara, kekuasaan negara. Jadi reformasi itu sebuah keniscayaan. Kalau kemudian Pak Prabowo berniat dan berkeinginan untuk melanjutkan reformasi itu, maka patut untuk kita dukung,” katanya di Jakarta.
Nasir menjelaskan tanpa independensi dan akuntabilitas penegak hukum, maka apa yang diharapkan dalam program Astacita akan sulit untuk bisa direalisasikan. ”Tapi kalau misalnya Pak Prabowo menyatakan untuk menghadirkan independensi dan akuntabilitas di semua sektor, saya percaya bahwa Indonesia akan lebih baik ke depan,” pungkas anggota komisi III DPR RI 2019-2024 ini.