kanalhukum.co. Ada empat tuntutan yang dikeluarkan oleh Pusat Pemantauan & Kajian BUMN (P2KBUMN) terkait Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank Rakyat Indonesia. Salah satunya adalah menuntaskan permasalahan dana pensiun pegawainya.
Hal ini dikatakan oleh Ardas Patra, Direktur Eksekutif Pusat Pemantauan & Kajian BUMN (P2K BUMN) dalam siaran persnya terkait RUPTS BRI. “Kami perhatian yang serius dari jajaran manajemen direksi dan komisaris untuk menuntaskan permasalahan dana pensiunan BRI di tahun 2023. Besarnya jasa para pensiunan harus mendapat apresiasi lebih dari jajaran direksi dan komisaris BRI,” kata Ardas.
Sebagai Informasi BRI merupakan salah satu perbankan milik pemerintah yang memiliki jaringan infrstruktur terbesar. BRI memiliki 18 kantor wilayah, 1kantor cabang utama, 450 kantor cabang, 588 kantor cabang pembantu, 3 kantor cabang pembantu luar negeri, 984 kantor kas, 5.222 BRI unit, 1.829 teras keliling, 4 teras kapal, wilayah, 1 kantor audit intern pusat, 18 kantor audit intern wilayah.
Menurut Ardas saat ini BRI memiliki total asset Rp 1.865 triliun dan laba bersih sebesar Rp 51,6 triliun (baca: laporan keuangan BRI 2022). “Dengan laba bersih diatas setidaknya CSR BRI mencapai Rp 2,5 triliun. Maka kami P2KBUMN menyampaikan beberapa point tuntutan pada pada para pemegang saham, jajaran manajemen direksi & komisaris BRI,” jelas Ardas.
Pertama P2KBUMN menuntut peningkatan kinerja manajeman direksi dan komisaris BRI pada tahun 2023. “Sebagai perusahaan Tbk, & BUMN dengan asset besar, P2KBUMN meminta peningkatan kinerja manajemen direksi dan komisaris BRI pada tahun 2023. Salah satu ukurannya adalah peningkatan laba bersih BRI di tahun 2023 yang harus mencapai Rp 93,25 triliun setara 5% dari total asset,” ujar Ardas.
Kedua, P2KBUMN juga menuntut perhatian yang serius dari jajaran manajemen direksi dan komisaris untuk menuntaskan permasalahan dana pensiunan BRI di tahun 2023. “Besarnya jasa para pensiunan harus mendapat apresiasi lebih dari jajaran direksi dan komisaris BRI,” ungkap Ardas.
Ketiga, BRI adalah peduli pada UMKM dan mendorong perekonomian masyarakat. Peningkatan KUR tahun 2023 menjadi Rp 270 triliun, kami dari P2KBUMN mengusulkan formula alokasi KUR BRI. Untuk kelompok mikro sebesar Rp 202,5 triliun setara 75% dari total KUR BRI, alokasi ini diharapkan mampu menyerap diatas 10 juta debitur. Sedangkan untuk KUR kategori kecil kami mengusulkan alokasi sebesar Rp 67,5 triliun atau 20 % dari total KUR BRI dan mampu menyerap 100 ribu debitur.
Kami perhatian yang serius dari jajaran manajemen direksi dan komisaris untuk menuntaskan permasalahan dana pensiunan BRI di tahun 2023. Besarnya jasa para pensiunan harus mendapat apresiasi lebih dari jajaran direksi dan komisaris BRI
Keempat, berkaitan dengan tata Kelola dana CSR BRI. P2KBUMN mendorong alokasi dana CSR bisa kolaborasi dengan KUR BRI. Untuk mempercepat peningkatan kualitas para debitur KUR BRI maka dibutuhkan berbagai program peningkatan softskill & hardskill baik dalam bentuk pelatihan, advokasi, dsb. Selain itu CSR BRI diharapkan mampu melahirkan 100 ribu mahasiswapreneur setiap tahunnya.
Pusat Pemantauan & Kajian BUMN (P2K BUMN) merupakan organisasi independen yang fokus pada pengawasan & kajian terhadap kinerja BUMN yang mana proses pengumpulan data dengan melakukan riset yang disertai kajian dan investigasi mendalam terhadap kinerja BUMN. Hasil riset tersebut, P2K BUMN memberikan rekomendasi dalam bentuk konsultasi kebijakan publik, secara obyektif dan akurat yang dapat dipergunakan oleh para stakeholder terkait untuk perbaikan kinerja BUMN mereka ke depannya.
