KANALHUKUM.CO. Perkara dana pensiun (Dapen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki babak baru. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut telah merampungkan audit investigasi 2 lembaga dapen BUMN. Hasil dari audit itu akan segera diserahkan dalam waku kepada Menteri BUMN Erick Thohir dalam
Menurut Deputi Investigasi BPKP Agustina Arumsari, pihaknya sudah merampungkan audit dan melakukan peninjauan final. “Kalau menyerahkannya mungkin awal tahun, tapi kan ini saya lagi review-review,” ujar Sari. Kendati proses audit investigasi telah selesai, namun ia enggan mengungkap hasilnya. Termasuk apakah ada indikasi kecurangan (fraud) atau tidak. Diketahui, 4 dapen BUMN sebelumnya disebut merugikan negara hingga Rp 300 miliar.
Atas permintaan kementerian BUMN ada 2 Dapen BUMN yang diaudit BPKP. Proses ini adalah lanjutan dari penindakan di Kejaksaan Agung (Kejagung) atas beberapa kasus yang ada di Dapen BUMN. Sebelumnya ada 4 lembaga Dapen BUMN yang sudah diproses Kejagung yaitu Inhutani, Angkasa Pura I, PTPN, dan RNI. Namun ada 2 lagi Dapen BUKN yang mengelolaannya didalami oleh BPKP. Sari mengungkap 2 Dapen yang didalami BPKP adalah KS dan KF. Jika ditelisik, ini merujuk pada Krakatau Steel dan Kimia Farma. “Ia, yang dua itu yang PT KS sama PT KF,” kata Sari seperti dilansir laman liputan6.com.
Pada Oktober tahun lalu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah melangsungkan audit terhadap 7 dana pensiun (dapen) pelat merah yang bermasalah alias sakit. Diproyeksikan prosesnya akan selesai pada awal 2024.
Adapun proses audit ini dilakukan secara bertahap, oleh tim internal Kementerian BUMN dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selanjutnya, audit tersebut akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). audit ini membutuhkan waktu yang tidaklah singkat, setidaknya 3 bulan. Dengan demikian, sejak penemuannya di bulan Oktober ini prosesnya diperkirakan akan rampung pada awal tahun 2024. Adapun langkan ini dilakukan sejalan dengan program bersih-bersih BUMN yang dicanangkan Menteri BUMN Erick Thohir.