kanalhukum.co. Sejumlah aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan tokoh masyarakat datang ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Kedatangan untuk memberikan masukan dan menagih janji pemerintah terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu.
Bertempat di kantor Kemenpolhukam, para aktivis dan tokoh masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasinya. Dalam kesempatan tersebut Menkopolhukam menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah mempersiapkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat, sebagai tindak lanjut dari hasil rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (PPHAM) yang sudah diserahkan pada 11 Januari lalu.
“Kita sedang siapkan Inpres, yang menugaskan 19 menteri untuk melaksanakan hasil rekomendasi PPHAM. Nanti, ketua pemantau di lapangan adalah Pak Makarim Wibisono dan Tim PPHAM yang dulu, mereka akan memantau pelaksanaan dari waktu ke waktu. Targetnya 1 April ini sudah selesai, sehingga bisa mulai terlaksana,” kata Mahfud dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ini ujian bagi pemerintah karena menyangkut kepercayaan dari masyarakat. Karena rekomendasi ini ikut membuka harapan bagi masyarakat, mohon ditindaklanjuti dengan baik, dilaksanakan, agar kepercayaan masyarakat lebih terjaga dan terpelihara
Sementara itu aktivis perempuan Zumrotin Susilo sempat menyampaikan dalam dialog mengapresiasi hasil kerja Tim PPHAM, tetapi masyarakat sipil masih menantikan tindak lanjutnya. “Pada 11 Januari lalu Presiden bilang akan menyelesaikan penyelesaian HAM berat, namun satu bulan tidak ada geraknya, sampai di mana penyelesaian HAM berat?” kata Zumrotin.
Hal senada juga disampaikan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dengan menindaklanjuti rekomendasi Tim PPHAM. “Ini ujian bagi pemerintah karena menyangkut kepercayaan dari masyarakat. Karena rekomendasi ini ikut membuka harapan bagi masyarakat, mohon ditindaklanjuti dengan baik, dilaksanakan, agar kepercayaan masyarakat lebih terjaga dan terpelihara,” kata Lukman Hakim.
Dalam dialog tersebut juga membahas sejumlah topik lain, termasuk desakan dari para aktivis serta tokoh masyarakat agar pemerintah tidak melayani pembicaraan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024. Menanggapi hal tersebut Mahfud menjamin tidak akan ada penundaan Pemilu 2024 dari pemerintah. “Presiden dan saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Pemilu 2024 itu terjadi. Pokoknya pemilu jalan,” ujar Mahfud.
Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Al Hilal Hamdi, Alwi Shihab, Fachry Ali, Asep Saifuddin, Komaruddin Hidayat, Makarim Wibisono, Lukman Hakim Saifuddin, Halim Alamsyah, Romo Mudji Sutrisno, Zumrotin Susilo, Tini Hadad, Rita Kalibonso, Harkristuti Harkrisnowo, Dahlan Iskan, dan AS Hikam.
