kanalhukum.co. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Syahrul datang ke Gedung Merah Putih KPK untuk memberi keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
“Hari ini saya memenuhi panggilan dari KPK. Dua kali sebelumnya dipanggil, namun saya dalam kegiatan yang terkait kegiatan negara,” ujar Syahrul Yasin Limpo di Jakarta, Senin. Menurutnya ia tidak bisa memenuhi pemanggilan kedua oleh KPK karena harus menghadiri pertemuan G20 di India.
Kemudian dirinya meminta agar pemanggilannya diundur hingga 27 Juni 2023. Akan tetapi, KPK meminta Mentan SYL untuk hadir pada Senin (19/6). “Tetapi, walaupun permintaan saya sampai tanggal 27 Juni 2023 karena berbagai kegiatan yang di Korea Selatan sudah bisa kita selesaikan di G20 di India itu. Hari ini saya memenuhi panggilan itu secara baik,” tuturnya.
Selain itu Syahrul menyatakan dirinya siap untuk bersikap kooperatif. Salain itu juga menyatakan siap hadir kapan pun dibutuhkan KPK. “Akan kooperatif, kapan pun dibutuhkan saya siap hadir,” ujar Mentan SYL.
Alasan Tidak Hadir
Sebelumnya KPK telah melayangkan undangan kepada Mentan Syahrul Yasin Limpo pada Jakarta, Jumat (16/6) lalu.. Pemanggilan tersebut untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan.
Namun, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meminta izin kepada KPK agar pemeriksaan dirinya terkait dugaan korupsi di lingkungan kementerian yang dipimpinnya diundur pada Selasa, 27 Juni 2023 karena harus menghadiri Agriculture Ministers Meeting G20 di India.
Selanjutnya, KPK mengirimkan undangan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (19/6) guna memberi keterangan terkait kasus penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.
Kemudian Ali Fikri mengatakan bahwa KPK berharap dan meyakini Syahrul Yasin dapat memenuhi undangan dari KPK. “Karena tentu permintaan keterangan ini dibutuhkan sehingga segera kami dapat melakukan analisis dan menentukan sikap dari seluruh hasil proses penyelidikan yang sedang KPK lakukan ini,” ujar Ali Fikri Jumat (16/6).